Carut-Marut Kenaikan Pertamax 2026: Melindungi APBN atau Hanya Bikin Rakyat Temperamen?

Carut-Marut Kenaikan Pertamax 2026: Melindungi APBN atau Hanya Bikin Rakyat Temperamen?

• Pemerintah Menaikan Harga Pertamax. Apa yang sebenarnya terjadi?

Dengan senyap, warga Indonesia dikejutkan dengan naiknya harga bensin non-subsidi per tanggal 10 Juni 2026 silam. Mendadak, pegawai toko ritel harus mencabut beberapa harga produk, menggantinya dengan harga yang sudah disesuaikan. Tentunya bukan disesuaikan dengan kantong masyarakat, tapi dengan biaya transportasi yang dirasa mempersempit urat nadi. Ya, kenaikan harga BBM yang secara metafora setara dengan memutus urat nadi transportasi, berperan besar bagi kenaikan harga barang sehari-hari.

 

“Harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun, anggaran kita cukup,” – Menkeu Purbaya, 2026.

 

Hal tersebut membawa kelegaan bagi pengguna Pertalite, tapi bagaimana dengan pihak di luar kategori tersebut? Memang yang harganya dinaikkan bukanlah BBM bersubsidi, melainkan difokuskan kepada BBM non-subsidi yang naik dari harga 12.300 rupiah per liter menjadi 16.250 rupiah per liter atau sebesar 32,1%. Namun lantas, tidak berdampakkah kenaikan BBM non-subsidi pada daya beli masyarakat? 

 

Alasan utama kenaikan harga Pertamax adalah untuk memperluas ruang gerak fiskal melalui pengurangan beban APBN dari sisi energi (CNN, 2026). Menkeu Purbaya (2026) menjelaskan bahwa Pertamina harus menanggung sementara selisih biaya yang muncul akibat kenaikan harga produk minyak di Asia dan nilai tukar dolar AS, sedangkan harga Pertamax tetap sebesar Rp12.300 per liter. Sehingga untuk menjaga kas perusahaan, 70% dari selisih tersebut dikompensasi pemerintah. Maka, kenaikan harga Pertamax dapat mengurangi distorsi pada APBN.

 

Ditambah lagi, ada berita ‘buruk’ yang disampaikan pemerintah terkait kemungkinan defisit fiskal melebihi 3%. Dengan berbagai isu domestik, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan tiga skenario APBN yang seluruhnya berujung pada defisit di atas batas 3%. Sayangnya, konsekuensi dari menjaga defisit fiskal tetap pada batas adalah pemotongan belanja pemerintah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang tentunya juga riskan. Kedua alasan ini menjadi justifikasi pemerintah atas kenaikan harga BBM.

 

2. Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Fiskal Negara

2.1 Dampaknya ke Daya Beli Masyarakat dan Domino Effect-nya ke Rakyat Kecil

Satu hal yang mungkin langsung terlintas di pikiran banyak orang saat pengumuman kenaikan harga bensin adalah domino effect-nya terhadap inflasi. Inflasi tahunan (y-on-y) bulan Juni tercatat sebesar 3,34% dengan andil terbesar disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,36% (y-on-y). Sementara itu, secara bulanan (m-to-m) terjadi inflasi sebesar 0,44% yang utamanya didorong oleh kelompok transportasi (kenaikan harga bensin) sebesar 0,21% (m-to-m) (BPS, 2026).

 

Gambar 1. Inflasi Kelompok Transportasi Juni 2026 

         

Sumber: Badan Pusat Statistik (2026)

Dampak inflasi ini menjadi sangat krusial dan merugikan daya beli masyarakat karena adanya fenomena ekonomi yang disebut Asymmetric Price Transmission (Transmisi Harga Asimetris) yang dapat dilihat pada alur diagram flowchart berikut:

Fenomena ini didorong oleh keharusan rantai pasok menghabiskan stok lama dan memgamankan margin keuntungan, yang akhirnya membuat daya beli masyarakat terutama kelas menengah dan kelas menengah kebawah terpukul secara struktural dalam jangka panjang setiap kali ada guncangan harga energi.

Melihat realita ini, argumen pemerintah bahwa penyesuaian harga “hanya menyasar BBM non-subsidi” terasa terlalu menyederhanakan masalah dan mengabaikan dinamika riil di lapangan. Benar bahwa secara regulasi, logistik skala besar seperti truk roda enam ke atas masih diberikan akses solar bersubsidi (Keputusan Kepala BPH Migas No. 024/KOM/BPH.DBBM/2026), dan kendaraan niaga kecil seperti pikap sayur hingga ojek online masih memiliki hak serta kuota harian untuk mengkonsumsi Pertalite. Namun, implementasinya terkendala oleh dua realitas di lapangan. 

Pertama, pembatasan kuota harian Solar bersubsidi yang terlampau ketat mengakibatkan truk logistik besar sering kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan lintas daerah. Kedua, lonjakan harga Pertamax memicu massal konsumen kendaraan pribadi yang biasanya menggunakan Pertamax pindah ke Pertalite. Sehingga, pelaku logistik skala kecil seperti ojek online dan pengemudi pikap sayur harus terjebak dalam antrean panjang yang menguras waktu.

Demi menghindari opportunity cost berupa hilangnya waktu produktif dan target pengiriman, para pelaku logistik kecil “dipaksa” oleh pasar untuk membeli BBM non-subsidi, sehingga rantai dampak kenaikan harga tetap menjalar ke harga barang konsumsi rakyat kecil. Dengan kata lain, dampak kenaikan BBM non-subsidi tidak berhenti di level konsumen individual yang mengisi Pertamax, tapi menjalar melalui rantai distribusi ke harga barang yang dikonsumsi semua kalangan termasuk yang tidak pernah menyentuh Pertamax sekalipun. 

2.2 Substitution Effect Pertamax-Pertalite

Keputusan penyesuaian harga Pertamax yang melonjak drastis secara mendadak ini dapat memicu substitution effect yang berisiko merusak keseimbangan pasar BBM domestik. Gap harga yang terlampau lebar antara Pertamax dengan Pertalite akan mendorong konsumen melakukan migrasi konsumsi secara massal ke Pertalite. Sesuai dengan hukum permintaan yang dapat dilihat pada kurva dibawah berikut.

Mekanisme pergeseran konsumsi dan dampaknya secara langsung terhadap pasar BBM bersubsidi dapat dilihat melalui alur transmisi berikut: 

Dari alur transmisi diatas, pergeseran konsumsi ini pada akhirnya akan menciptakan masalah baru di lapangan berupa kelangkaan Pertalite, antrean panjang dan angka ketidaktepatan sasaran penerima subsidi BBM bertambah. Situasi inilah yang kemudian memicu permasalahan lama mengenai siapa yang sebenarnya paling menikmati subsidi energi selama ini?. 

Jika merujuk pada rilis data Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan pada tahun 2022, distribusi BBM bersubsidi secara makro memang terbukti belum tepat sasaran karena mayoritas penikmatnya tercatat berasal dari kalangan masyarakat mampu. 

Sumber: Data Kementerian Keuangan via Kementerian ESDM (2022), diolah 

Namun, generalisasi label “masyarakat mampu” dalam data tersebut sebenarnya menyimpan bias struktural yang besar. Pemerintah cenderung memukul rata siapa saja yang berada di luar kategori miskin absolut sebagai kelompok kaya yang tidak berhak dibantu. 

Cara pandang hitam-putih inilah yang mengabaikan realita lapangan bahwa banyak dari mereka yang tercatat di angka 80% itu bukanlah kelompok orang kaya semata, melainkan masyarakat kelas menengah yang mungkin terpaksa bermigrasi ke Pertalite demi menyambung napas dapur mereka, apalagi pada tahun ini kenaikan harga Pertamax sudah semakin tidak rasional bagi kantong mereka. Dari sinilah anomali sosiologis itu lahir: fenomena “si anak tengah” yang terabaikan. 

2.3 Fenomena Anak Tengah

 

Kata orang… anak tengah itu anomali? Mungkin konsep yang sama terjadi pada Indonesia. Sebelum adanya sistem filter yang mumpuni, BBM bersubsidi memang dinikmati oleh masyarakat kelas menengah yang tidak menjadi sasaran utama kebijakan. Kehadiran MyPertamina memaksa masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi beralih ke Pertamax, walau harus makan mie instan di akhir bulan demi memenuhi cicilan kendaraan sih. Seperti namanya, kelas menengah diperlakukan seperti anak tengah; sering terlupakan.

 

Kelas bawah disubsidi pertalite,

kelas atas foya-foya banyak duit,

bagaimana nasib ‘si anak tengah’ yang jaringan sosialnya masih sulit?

 

Nyatanya, kelas menengahlah kelas yang paling terdampak dari kenaikan BBM. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, jumlah kelas menengah turun 5,6 juta orang dan kelas menuju menengah justru meningkat (Jakartasatu, 2026). Ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat sehingga rentan turun kelas ketika menghadapi guncangan. Sehingga dengan naiknya Pertamax, kelompok menengah yang harus bekerja kantoran, menanggung biaya hidup keluarga, dan membayar berbagai cicilan menjadi yang paling terdampak.

 

“Ketika jumlah mereka (kelas menengah) menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan,” – Ekonom UGM, Dr. Wisnu Nugroho

 

Masalahnya, konsumsi nasional sangat bergantung pada kelompok menengah dan menuju menengah. Pada 2025, konsumsi rumah tangga menyumbang 53,88% terhadap PDB. Dari angka itu, 36,88% dan 44,34%-nya disumbang oleh kelas menengah dan kelas menuju menengah. Artinya, lebih dari 80% konsumsi nasional bergantung pada dua kelas tersebut (Susenas BPS, 2025). Apa yang terjadi bila mesin ekonomi ini mengalami perlambatan?

 

2.4 The Theory of Rational Inattention

 

Ekonom peraih nobel, Christopher Sims, memformulasikan sebuah teori yang sejalan dengan peristiwa naiknya harga Pertamax yaitu teori rational inattention yang menjelaskan bagaimana ketika agen tidak dapat memproses semua informasi dalam satu waktu tapi bagaimanapun dapat secara sadar memilih informasi yang akan mereka gunakan untuk mengambil keputusan (ECB, 2021). Apa korelasinya dengan kenaikan harga BBM? Beberapa bulan sejak naiknya harga energi global, Indonesia masih ‘berpangku tangan’ terkait BBM, pemerintah bahkan sempat menikmati glorifikasi naif rakyatnya dalam hal ini. Bagaimana tidak? Negara-negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos sudah menaikkan harga BBM sejak bulan Februari (Tempo, 2026). Layaknya bom waktu, kenaikan Pertamax lebih dari 30% setelah ‘a moment of silence’ dari pemerintah ini membuat dampaknya lebih besar dari yang seharusnya.

 

Pemerintah, sebagai agen ekonomi suatu negara, seharusnya bisa memilih informasi terkait situasi geopolitik yang ada sehingga dapat memformulasikan kebijakan yang dapat diserap masyarakat. Teori rational inattention menyatakan bahwa kurangnya atensi yang terfokus pada informasi-informasi yang tepat dari pelaku ekonomi dapat memimpin pada keputusan rasional yang telat. Seperti namanya, inatentif. Kalau disimplifikasi… mungkin bisa dibilang ‘abai’.

 

Andai pemerintah dapat menganalisis dari data-data yang tersedia, kenaikan harga BBM tidak akan sedrastis ini. Andai kenaikan harga BBM tidak sedrastis itu, maka reaksi masyarakat tidak akan sedefensif ini terhadap pola konsumsi mereka. Andai pola konsumsi masyarakat tidak menjadi sedefensif itu, maka kehidupan kelas menengah tidak akan setertekan ini.

 

Bila Pertamax, si subsidi terselubung, yang menjadi bantalan bagi kelas menengah sepertinya ‘kempes’, apa alternatif peredam kejut bagi mesin konsumsi RI ini? Konsumsi bahan bakar kelas menengah mencapai 61,7 liter tiap bulannya (BPS, 2021). Dengan Pertamax harga sebelum dinaikkan akan menghabiskan Rp758.910,00 per bulan, sedangkan dengan harga terbaru akan memakan Rp1.002.625,00 per bulan. Berarti, ada tagihan yang harus dikorbankan. Ironinya, salah satu ‘penyedot gaji’ kelas menengah adalah ketidakpuasan terhadap fasilitas publik, membuat mereka harus berlari ke pihak-pihak swasta baik dalam bidang transportasi, kesehatan, maupun pendidikan (KIMCI, 2026). Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah melayakkan jejaring sosial. Seharusnya, pemerintah mengompensasi dengan mempersiapkan bumper cadangan bagi si anak tengah sebelum menentukan langkah untuk melindungi fiskal negara, bukannya hanya memikirkan rakyat kecil.

 

2.5 Dilemma Fiskal Pertalite

 

Mengingat daya beli mayoritas masyarakat Indonesia, lonjakan harga Pertamax menyebabkan kenaikan pada permintaan Pertalite (demand shock). Hal ini didasari oleh jauhnya selisih harga Pertamax non-subsidi (yang mencapai Rp16.250 per liter) dengan harga Pertalite subsidi yang berada di Rp10.000 per liter. Dengan asumsi konsumsi 60 liter per bulan, pengendara dapat menghemat sekitar Rp375.000 setiap bulannya. Hal tersebut terlihat baik bagi masyarakat secara sekilas, tapi pada kenyataannya, efek substitusi Pertamax-Pertalite menyembunyikan suatu masalah yang lebih dalam, terutama bagi kelas menengah bawah.

 

Masalah utamanya, ketika kenaikan Pertamax mengubah pola konsumsi masyarakat, terjadi migrasi massal ke Pertalite. Permintaan akibat migrasi tersebut diproyeksikan melebihi cadangan subsidi pemerintah, menyebabkan spillover effect secara jangka panjang dalam bentuk kenaikan harga Pertalite. Berarti, kenaikan harga Pertamax menjadi bom waktu, mengingat bahwa kuota Pertalite dibatasi pada 29.26 juta kiloliter. Ekonom Yayan Satyakti menyatakan adanya proyeksi migrasi sekitar 19,5 persen pengguna Pertamax ke Pertalite. Artinya, konsumsi Pertalite dapat mencapai 30,8 juta kiloliter, jauh di atas kuota resmi. Efek langsung dari permintaan Pertalite yang melebihi batas remis bervariasi dan pastinya bersifat negatif dengan menambah beban fiskal dan memperketat distribusi.

 

Jika kita melihat kebijakan subsidi BBM, APBN menanggung sekitar 15% – 37,5% dari harga asli BBM setiap liternya demi menjaga daya beli masyarakat (Kemenkeu, 2025). Walaupun demikian, APBN harus siap menanggung defisit jika permintaan BBM melebihi kuota subsidi, mau itu dari Pertamax ataupun Pertalite. Akan tetapi, efek nyata dari beban fiskal akan paling terasa oleh masyarakat tingkat menengah dan menuju menengah, yang menggunakan Pertalite sebagai nadi kehidupan sehari-hari. Jika kuota Pertalite mengalami defisit, maka kelompok yang akan terkena dampaknya secara paling signifikan adalah ojek online, petani, serta nelayan yang harus menunggu antrian panjang dan pembatasan di SPBU. Dengan demikian, meskipun data menunjukkan adanya kemungkinan defisit, BBM menjadi sebuah top priority negara untuk menjaga keberlangsungan ekonomi.

 

Mengingat besarnya kontribusi kelompok masyarakat menengah dan menuju menengah terhadap ekonomi, rasanya negara memiliki obligasi menjaga daya beli kelompok tersebut, lantasnya banyak dari mereka akan dan sudah terhimpit dari dua sisi. Ketua Umum Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Wicaksono, mengakui bahwa 95% pengemudi ojol bergantung pada BBM subsidi. Masa depan harga BBM Pertalite yang terlihat suram tentu dapat membawa tekanan finansial tambahan yang kian menambah beban hidup terhadap kelompok tersebut. Tanpa adanya intervensi fiskal pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat terhadap Pertalite, rasanya kontributor ekonomi yang telah berjasa seperti dibiarkan begitu saja.

Ketua Komisi Dewan 12 DPR, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa negara sudah melakukan konsiderasi terhadap berbagai faktor terkait demand shock Pertalite dan masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap efek jangka panjang subsidi Pertalite. Namun, pernyataan ini didasarkan pada asumsi bahwa harga BBM dan kurs dolar tetap, yang jika dibandingkan dengan situasi fiskal negara yang fluktuatif belakangan ini, sangat kontradiktif. Misi kelegaan fiskal terlihat hanya dapat tercapai jika pemerintah melakukan penghematan melalui penurunan anggaran mega proyek yang dipertanyakan efektivitasnya tapi melahap signifikan APBN.

 

3. What If We Click on The (Fiscal) Switch?

 

Bagaimana kalau sekarang kita masuk ke dalam ruang perandaian dengan menukar beberapa variabel fiskal satu dengan yang lainnya untuk membayangkan berbagai kemungkinan? Kata kuncinya adalah: Bayangkan. Bayangkan suatu situasi di mana pemerintah harus memilih antara mengisi perut lapar anak sekolahan melalui program you-know-what atau mencegah penyumbatan urat nadi transportasi masyarakat. Lalu… bayangkan jika pemerintah suatu negara memilih untuk mempertahankan kelancaran transportasi masyarakat.

 

Ditengah kondisi geopolitik yang memicu lonjakan harga minyak dunia dan berujung pada ancaman imported inflation, ruang fiskal semakin menyempit dan terbatas, di mana beberapa penyumbang APBN terbesarnya berasal dari ketahanan pangan, subsidi energi, dan MBG. Pertanyaannya adalah, manakah yang menjadi prioritas pemerintah saat ini? Apakah MBG demi mengisi perut anak sekolah atau harga BBM demi menjaga denyut nadi perekonomian?

 

3.1 Analisis Cost-Benefit Program MBG

Secara rasionalitas ekonomi, program MBG menunjukan efektivitas positif sebagai investasi sumber daya manusia karena Benefit > Cost. 

Sumber: Kompasiana (2025)

 

Dapat dilihat bahwa nilai manfaat dari pengurangan stunting, peningkatan partisipasi sekolah, dan efek multiplier pada UMKM lokal jauh melampaui biaya APBN yang dikeluarkan (Rp71 Triliun). Efektivitas program ini sangat jelas, dengan catatan diimplementasikan tepat sasaran.

 

Untuk memberikan bukti empiris secara akademis, berikut adalah proyeksi Cost-Benefit Analysis (CBA) dalam horizon 5 tahun (faktor diskonto 6%): 

Sumber:  Ismunarta. (2025). Implementing Indonesia’s Nutritious Meal Program.

 

Proyeksi di atas mempertegas kelayakan program dalam jangka panjang. Hingga tahun kelima, akumulasi Present Value (PV) Manfaat mencapai Rp1.018,32 Triliun, jauh meninggalkan total PV Biaya (Rp579,06 Triliun). Secara makro, jika perekonomian membaik, MBG adalah program teoritis yang sangat ideal. 

 

Namun, kelayakan di atas kertas (CBA yang positif) berbenturan keras dengan tata kelola di lapangan bahwa operasional program ini dihadapkan pada masalah pemerataan dan penajaman sasaran.  

Gambar 2. Peta Sebaran SPPG di Indonesia

Sumber: Kompas (2026)

 

Temuan:

• Pemerataan (Jawa-Sentris): Visual peta di atas membuktikan bahwa dari 27.427 Satuan Pelayanan (SPPG) per Mei 2026, lebih dari separuhnya terpusat di Pulau Jawa. Ironisnya, daerah 3T dengan tingkat stunting terparah belum tersentuh secara masif.

 

• Targeting Error: Jika tujuan utamanya menekan stunting, alokasi seharusnya difokuskan pada ibu hamil, menyusui, dan balita < 3 tahun. Menyasar anak sekolah dinilai sudah terlambat  secara medis, sehingga rawan memicu pemborosan fiskal.

 

Meskipun secara CBA (Cost-Benefit Analysis) MBG bernilai positif, realita ruang fiskal hari ini tidak bisa menunggu hingga lima tahun ke depan. Di sinilah dibuat simulasi perandaian skenario fiskal antara nasib MBG dan pengembalian harga BBM Pertamax ke titik potensialnya menjadi penting untuk diuji. 

 

Gambar 3. Alur Transmisi Formula Perhitungan Fiskal Neto (2026)

Tabel 1. Analisis Simulasi Skenario Antara Kompensasi Energi dan  Alokasi MBG

Komponen Analisis	MBG Dihapus, Pertamax Normal	MBG Dipertahankan, Pertamax Naik
Alokasi Anggaran MBG (setelah di efisiensi)	Anggaran Rp268 T seutuhnya dialihkan untuk kompensasi harga pertamax atau cadangan fiskal.	Anggaran 268 T tetap dipertahankan untuk keperluan program MBG.
Kebijakan Harga Pertamax	Dikompensasi oleh Pemerintah: Rp 12.300/liter.	Harga disesuaikan dengan pasar global:  Rp16.250/liter.
Dampak Fiskal Langsung	APBN hemat  Rp226,9 T (surplus).	APBN defisit parah sebesar  Rp226,9 T
Dampak Makroekonomi	Meredam potensi cost-push inflation, menjaga stabilitas daya beli kelas menengah, namun menunda jaring pengaman gizi masyarakat rentan.	Mempertahankan investasi SDM jangka panjang, namun memicu transmisi inflasi logistik dan tekanan pada daya beli riil masyarakat luas.

Kedua skenario ini memperlihatkan sebuah fiscal trade-off klasik antara kebijakan kompensasi energi yang dampaknya meluas ke seluruh konsumen BBM, dengan bantuan sosial pangan yang sifatnya jauh lebih tersegmentasi. Simulasi ini menyimpulkan bahwa secara jangka pendek, kebijakan kompensasi energi (Skenario A) jauh lebih efektif sebagai shock absorber untuk meredam guncangan ekonomi, sekaligus secara matematis mampu menghasilkan surplus anggaran (ruang fiskal jauh lebih longgar).

Di sisi lain, program sosial (Skenario B) lebih bersifat investasi jangka panjang. Perbedaan ini menegaskan bahwa kebijakan yang diambil bukan sekadar urusan efisiensi fiskal, melainkan sebuah priority dilemma antara menahan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat atau menjamin akses gizi anak sekolah. Lantas, jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tetap dijalankan, apakah kapasitas fiskal negara kita benar-benar sudah sekuat itu untuk menopang beban pengeluaran besar tersebut per tahun ini?

 

3.2 Fiscal Opportunity Cost Subsidi Energi

 

Seperti yang dikatakan pada cost-benefit analysis, kebijakan terbaik pemerintah dalam dinamika krisis BBM global adalah untuk menghilangkan program yang telah mengambil ruang fiskal secara signifikan. Walaupun program-program tersebut berpotensi berdampak positif, realita lapangan menunjukkan berbagai keterbatasan pelaksanaan seperti top-down approach, distribusi tidak merata, dan tata kelola yang buruk. Semua itu menjadi pemborosan, di mana opportunity cost yang dibayar justru yang paling dibutuhkan masyarakat di masa krisis ini.

 

Dengan pengkajian ulang inefisiensi program MBG yang telah terjadi, ruang nafas fiskal yang terbentuk tentu akan memberi kelegaan negara untuk membantu masyarakat menengah dan menuju menengah dalam perihal BBM. Sebelum harga Pertamax meledak, telah terjadi penurunan konsumsi BBM dari masyarakat Indonesia, yang tentu berarti penurunan mobilitas ekonomi (Mandiri, 2026). Ditambah dengan kenaikan harga, ini dapat menjadi ‘kombo maut’ bagi perekonomian. Rasanya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga daya beli kelompok dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia.

 

4. Rekomendasi Kebijakan

 

– Transformasi Skema Subsidi: Dari Komoditas Menjadi Penerima (Targeted Subsidy):

Sebelum menaikkan harga BBM non-subsidi, pemerintah seharusnya lebih dulu menambal kebocoran fiskal akibat skema subsidi BBM yang masih berbasis komoditas, bukan penerima, sehingga sekitar 80% anggaran subsidi BBM dinikmati kelompok mampu (CNBC Indonesia, 2022). Solusinya adalah segera mengesahkan revisi Perpres 191/2014, yang sudah diusulkan Kementerian ESDM sejak 2024 namun mandek karena minim political will, untuk mempertegas kriteria konsumen berhak subsidi (kapasitas mesin, plat kuning). Namun, pengetatan kriteria ini perlu dibarengi dengan pengevaluasian proses administrasi pendaftaran di sistem MyPertamina, yang saat ini justru dikeluhkan masyarakat karena proses verifikasi bisa memakan waktu hingga 14 hari dan barcode yang sudah aktif bisa tiba-tiba dinonaktifkan (Mitra Today, 2026). Dengan begitu, kelompok yang memang berhak tidak perlu menghadapi hambatan administratif berlarut-larut, tanpa perlu melonggarkan standar penyaringan penerima subsidi itu sendiri.

 

– Institutional Spending Review: Evaluasi Berkala atas Program Strategi Nasional

Narasi pemerintah yang menaikkan harga Pertamax demi menjaga ruang fiskal dan menahan defisit APBN terasa kontradiktif dibanding belanja masif di Program Strategis Nasional lain. Anggaran MBG 2026 memang dipangkas dari Rp335T menjadi Rp268T, tapi angka ini tetap jauh lebih besar dari realisasi MBG 2025 yang hanya Rp51,5 T dari anggaran Rp171 T, menunjukkan efisiensi belum menyentuh substansi (Purbaya, Mei 2026). Evaluasi anggaran tahunan perlu mengukur efektivitas dan dampak fiskal secara berkala, bukan sekadar serapan, mengingat simulasi Menkeu Purbaya (2026) memproyeksikan defisit APBN 2026 bisa membengkak ke 3,6–3,7% PDB, melampaui batas aman 3% UU No.17/2003, jika harga minyak bertahan US$92/barel.

 

– Modernisasi Sistem Logistik Nasional dan Insentif Sektor Distribusi

Komponen BBM menyumbang sekitar 29–40% biaya operasional truk logistik, sehingga kenaikan harga BBM langsung tertransmisi ke ongkos distribusi dan harga barang konsumen, seperti terlihat saat SiCepat Ekspres memperluas layanan ekonomis pasca kenaikan BBM Juni 2026 (data ALFI, 2017 & 2022). Pemerintah perlu memberi insentif fiskal khusus bagi armada logistik pangan pokok (subsidi tol, pembebasan pajak kendaraan) untuk menekan efek sticky downward, di mana harga pangan cepat naik tapi sulit turun kembali meski harga energi global sudah stabil.

 

– Transparansi Kebijakan dan Formulasi Komunikasi Publik

Penyesuaian mendadak harga BBM tanpa penjelasan formula menciptakan ketidakpastian kebijakan, seperti saat Pertamina menaikkan Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250/liter tanpa pemberitahuan memadai. Pemerintah dan Pertamina perlu membuka formula perhitungan harga secara berkala dan menjadwalkan pengumuman secara terprediksi, agar tidak memicu spekulasi, kepanikan pasar, dan penurunan kepercayaan publik jangka panjang (YLKI, 2026).

 

– Diversifikasi Energi dan Akselerasi Transisi Energi Terbarukan

Ketergantungan pada minyak fosil membuat APBN rentan terhadap gejolak global. Dengan lifting minyak nasional 2025 hanya 605–610 ribu barel/hari dan konsumsi domestik mencapai 1,6 juta barel/hari, Indonesia harus impor 1,1 juta barel/hari (Lahadalia, 2026). Naiknya harga BBM hanyalah solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah ketahanan energi; Anggaran subsidi komoditas seharusnya dialihkan bertahap ke infrastruktur EBT dan elektrifikasi transportasi publik agar Indonesia lepas dari lingkaran ketergantungan impor.

 

– Audit Investigatif Tata Kelola Energi dan Pemangkasan Inefisiensi Produksi BUMN

Tingginya harga BBM non-subsidi tak selalu mencerminkan harga minyak dunia, tapi juga bisa dipengaruhi inefisiensi struktural BUMN energi. BPK menemukan kebijakan harga jual Solar industri oleh PT Pertamina Patra Niaga (2023–semester I 2024) dilakukan tanpa mitigasi risiko memadai, dengan indikasi kerugian keuangan perusahaan mencapai Rp6,97 T. BUMN perlu melakukan restrukturisasi dan audit investigatif rantai pengadaan minyak mentah demi menutup celah rent-seeking, agar inefisiensi internal tidak membebani konsumen lewat harga eceran.

 

5. Penutup

Kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 bukan sekadar persoalan angka di SPBU, melainkan cerminan dari pilihan berat yang harus diambil pemerintah di tengah ruang fiskal yang menyempit. Namun, seperti yang telah dibahas, dampaknya tidak berhenti pada pengguna Pertamax saja. Efeknya menjalar melalui rantai distribusi hingga ke harga barang yang dikonsumsi rakyat kecil, sementara si “anak tengah” atau kelas menengah justru menjadi kelompok yang paling terdampak karena sudah tidak lagi mendapat subsidi tapi juga belum cukup kuat menanggung dampak dari efek dominonya.

 

Sebenarnya, penyesuaian harga BBM non-subsidi cepat atau lambat memang tidak terhindarkan di tengah tekanan geopolitik, dan Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalaminya. Persoalannya bukan pada keputusannya, melainkan caranya: mendadak, tanpa mitigasi, dan tanpa didahului pembenahan tata kelola fiskal yang semestinya lebih dulu dibereskan, seperti sistem subsidi yang malah menyulitkan penerimanya dan belanja Program Strategis Nasional yang efektivitasnya belum diukur berkala. Akibatnya, guncangan yang seharusnya bisa diredam justru dirasakan penuh oleh masyarakat. Di tengah begitu banyak kebocoran fiskal yang belum juga dibenahi, ironisnya justru kebijakan yang paling menyakitkan bagi masyarakat yang lebih dulu dieksekusi. Selama kedisiplinan fiskal masih ditunda, rakyat kecil dan kelas menengah akan kembali menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya setiap kali ruang APBN menyempit.

 

Sumber Pustaka:

Anisah, L. (2026, 5 Mei). Bahlil: Kenaikan BBM Hanya untuk Industri dan Orang Kaya. Kontan. https://nasional.kontan.co.id

Arlinta, D. (2026, 23 Juni). MBG dan Tujuan Penurunan Tengkes, Perbaikan Jangan Lagi Salah Sasaran. Kompas.id. https://kompas.id  

Artanti, A. A. (2022, 13 April). Konsumen Pertamax Beralih ke Pertalite, Menteri ESDM Usul Tambah Kuota. Medcom.id. https://medcom.id 

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. (2024). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Kementerian Kesehatan RI. https://badankebijakan.kemkes.go.id

Badan Pusat Statistik. (2026, 1 Juli). Inflasi Year-on-Year (y-on-y) pada Juni 2026 Sebesar 3,34 Persen. BPS. https://bps.go.id 

Basri, M. (2025, 31 Oktober). Indonesia’s Fragile Middle Class. Carnegie Endowment for International Peace. carnegieendowment.org

Bloomberg Technoz. (2026, 6 Maret). Rangkuman Catatan Fitch & Moody’s yang Sebabkan Outlook RI Turun. Bloomberg Technoz. https://bloombergtechnoz.com 

BPS. (2025). Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 Maret (KOR). silastik.bps.go.id 

Daling, M. (2025, 18 Desember). BPK sebut kebijakan pertamina patra niaga soal harga BBM solar industri tanpa mitigasi risiko, berpotensi rugikan negara Rp6,97 Triliun. Arah Publik. arahpublik.com  

Databoks Katadata. (2026, 15 April). Kelas Menengah di Persimpangan Masa Depan. Katadata. https://databoks.katadata.co.id 

Djailani, M. F., & Hutasuhut, Y. A. A. (2026, 10 Juni). Kenaikan Harga Pertamax Hantam Pengemudi Ojol, Pendapatan Terancam Tergerus. Suara.com. https://suara.com 

DPR RI. (2013, 9 Juli). Said Abdullah Benarkan Anggaran BGN untuk MBG Diambil dari Fungsi Pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat RI. https://dpr.go.id 

Dwi, R. (2026, 29 April). Antara BBM, WFH, dan jalan tengah kebijakan fiskal. Opini Kemenkeu. https://opini.kemenkeu.go.id

Eksposisi. (2026, 10 Juni). Dampak Kenaikan Harga Pertamax Dirasakan Ojol di Tenggarong. Eksposisi.com. https://eksposisi.com 

Garda Indonesia. (2026, 11 Juni). Pertamax Naik Ciptakan Demand Shock Terhadap Pertalite, Pengemudi Ojol Terhimpit di Dua Sisi. Garda Indonesia. https://gardaindonesia.or.id 

Hadijah. (2022, 29 Agustus). Rakyat Miskin Dirampok, 80% Subsidi BBM Disedot Orang Kaya. CNBC Indonesia. https://cnbcindonesia.com 

Hidayatullah, M. (2026, 10 Juni). YLKI soroti kenaikan harga pertamax mendadak, minta transparansi formula BBM. Bisnis.com. 

Irawati. (2026, 21 Mei). Purbaya Pangkas Anggaran MBG 2026 dari Rp335 Triliun Jadi Rp268 Triliun, Ini Alasannya. Infobank News. https://infobanknews.com 

Ismunarta. (2025, Agustus). Public Governance Orchestration and Politics Agenda in Implementing Indonesia’s Nutritious Meal Program. ResearchGate. https://researchgate.net 

Izan, K. (2026, 25 Juni). Bahlil sebut terus berupaya tingkatkan lifting minyak dalam negeri. ANTARA. antaranews.com 

Kemenkeu. (2025, 30 September). Menkeu Sampaikan Realisasi Subsidi dan Kompensasi Hingga Agustus 2025. Opini Kemenkeu. kemenkeu.go.id 

Kementerian ESDM RI. (2024, 19 September). Masyarakat Mampu Lebih Banyak Nikmati BBM Subsidi. Media Center – Arsip Berita Kementerian ESDM. https://esdm.go.id 

Maćkowiak et al. (2021). Rational inattention: a review. European Central Bank.

Manullang, F. Y. (2025, 31 Agustus). Cost-Benefit Program Makan Bergizi Gratis: Layak atau Boros?. Kompasiana.com. https://kompasiana.com 

Ma’Ruf, M. (2026, 19 Mei). Pertamax, Bantalan Strategis Menjaga Napas Kelas Menengah. Opini Kemenkeu. opini.kemenkeu.go.id 

Mitra Today. (2026, 21 Juni). Barcode MyPertamina Kembali Disorot: Klaim Subsidi Tepat Dinilai Justru Persulit Masyarakat, Verifikasi Bisa Tunggu 14 Hari. Mitra Today. https://mitratoday.com

Ningsih, R. T. (2024, 11 Maret). Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum. Tempo.co. https://tempo.co

Nugroho, A. (2026, 18 Februari). Jumlah Kelas Menengah RI Turun, Minimnya Ketersediaan Lapangan Pekerjaan. UGM. ugm.ac.id/berita 

Nurhadi & Muflih. (2026, 10 Juni). Pengusaha Logistik Curhat Harga BBM Naik: Tambahan Biaya Makin Menekan. Suara.com

Pramudhiaz, E. (2026, 11 Juni). Seberapa manjur kenaikan harga Pertamax mampu kurangi beban APBN? CNN Indonesia. www.cnnindonesia.com

Puspa, A. W. (2022, 5 September). Siap-Siap Biaya Logistik Melambung Imbas Harga BBM Naik. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com  

Putri, F. M. R. S. (2026, 12 Maret). 10 Countries Seeing the Highest Petrol Price Increases After the Iran War. en.tempo.co. https://en.tempo.co 

Rahman, A. (2017, 9 Agustus). Biaya Operasional Truk Logistik Dibebani Ongkos Supir dan BBM. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com 

Ramadhanti, A. (2026, 7 Maret). Dampak Harga Minyak Dunia, Purbaya: Jika Tembus 92 Dolar AS Defisit APBN Jadi 3,7 Persen. Pikiran Rakyat. https://pikiran-rakyat.com

Ridani, G. (2026, 10 Juni). Harga pertamax naik, ekonom sarankan revisi kuota Pertalite hingga 31 juta KL. Kabar Bursa. kabarbursa.com 

Setiawan, D. (2026, 16 Maret) APBN 2026: Amankah Defisit Melebihi Batas 3% PDB? Asatu News. https://www.asatunews.co.id 

Silfia, I. (2026, 13 Maret). Menkeu Buka Ruang Opsi Pelebaran Defisit APBN 2026 di Atas Tiga Persen. Megapolitan Antara News. https://antaranews.com