Membedah Logika “Rakyat Desa tak Pakai Dolar” ala Prabowonomics
Pendahuluan
Pada hari Sabtu, 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan “Rupiah begini, rupiah begitu. Dolar begini, dolar begitu. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar, kok,” sebagai respons terhadap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS. Apa yang mendasari pernyataan tersebut? Apa saja yang menyebabkan pelemahan nilai tukar tersebut? Lantas, apakah Ia benar-benar paham ekonomi dan dampaknya ke masyarakat?
Tabel 1.Nilai Rupiah Terhadap USD
Sumber: YahooFinance. Diolah penulis.
Pelemahan nilai tukar adalah fenomena yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, termasuk disrupsi geopolitik, kondisi fiskal negara, serta sentimen masyarakat dan asing terhadap prospek perekonomian negara. Fenomena tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, melalui harga impor yang tinggi, inflasi, hingga menurunkan daya beli masyarakat secara agregat.
Gambar 1. Jalur Transmisi Pelemahan Kurs ke Upah Riil
Sumber: Ilustrasi oleh penulis.
Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS mengalami pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. Pada Senin, 8 Juni 2026, rupiah menyentuh Rp18.188 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah. Kondisi ini terjadi di tengah kinerja ekonomi domestik yang relatif kuat. Pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut turut didukung oleh ekspansi fiskal pemerintah, dengan realisasi belanja negara tumbuh 34,4% (yoy), terutama pada belanja non-K/L seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), insentif kendaraan listrik, dan subsidi BBM (BPS, 2026; Kemenkeu RI, 2026). Namun demikian, penguatan aktivitas ekonomi domestik tersebut belum mampu menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Sayangnya, ekspansi tersebut tidak diiringi pertimbangan kemampuan negara serta tinjauan efektivitas dari alokasi anggaran. Pada kuartal pertama tahun 2026, neraca pembayaran mencapai defisit 9,145 miliar dolar, menandakan realisasi pengeluaran yang melebihi pendapatan negara. Lebih lanjut lagi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuannya, yakni mengurangi angka stunting nasional. Ketidakdisiplinan fiskal ini menurunkan kepercayaan terhadap negara dan prospek perekonomiannya. Investor memproyeksikan adanya risiko buruk ketika menanamkan modal di Indonesia. Alhasil, investor beralih dari rupiah menuju aset yang berdenominasi dolar dan emas, menyebabkan potensi Capital Outflow Indonesia sebesar Rp 31 Triliun (IDN Financials, 2026).
Tabel 2. Neraca Pembayaran Tahunan Indonesia
Sumber: Kemenkeu RI. Diolah penulis.
Daya Beli Masyarakat yang Semakin Tertekan
Perubahan dari nilai tukar tersebut tidak hanya mempengaruhi pelaku ekspor-impor, tetapi juga masyarakat umum, termasuk warga desa. Karena adanya pelemahan pada nilai tukar, harga barang impor mengalami kenaikan pesat. Peristiwa ini diperburuk oleh fakta bahwa Indonesia seringkali melakukan impor komoditas krusial, seperti minyak bumi, urea, pakan ternak, hingga komoditas lainnya yang digunakan dalam mata pencaharian. Alhasil, biaya produksi perlahan melambung tinggi.
Dari segi komoditas, salah satu yang terdampak besar oleh pelemahan kurs adalah minyak bumi karena Indonesia merupakan net oil importer (impor minyak bumi melebihi ekspor). Indonesia mengkonsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya berada di kisaran 600–610 ribu barel per hari, menandakan bahwa impor mencapai 37,5% per hari (TVRI News, 2026). Penggunaan minyak bumi dalam kehidupan negara pun bervariatif, mulai dari energi listrik, bahan bakar transportasi, manufaktur, hingga operasional usaha. Alhasil, kenaikan dari harga minyak bumi akan menyebabkan kenaikan harga pada produk-produknya, berpotensi mengancam daya beli masyarakat.
Gambar 2. Alur Kenaikan Harga Minyak Bumi dan Gas Bumi
Sumber: Ilustrasi oleh penulis.
Garis kemiskinan di kota dan desa Indonesia pada semester 2 tahun 2025 terletak pada Rp641.443, jauh dari realitas kehidupan yang membutuhkan nominal lebih (BPS, 2025). Harga cabai merah per kg kini terletak pada Rp70.000, kenaikan 47,37% dari bulan sebelumnya. Di sisi lain, beras mengalami kenaikan 1,59%, minyak goreng sebesar 7,8%, dan gula pasir sebesar 3,44% dari awal tahun. Lebih lanjut, pengeluaran tersebut bertambah besar seiring bertambahnya jumlah anggota keluarga, tidak termasuk dengan uang yang dikerahkan untuk kebutuhan lain-lainnya.
Tabel 3. Harga Komoditas Pangan Pada Tahun 2026
Sumber: PIHPS Nasional (2026). Diolah penulis.
Transmisi dari Pelemahan Kurs ke Kemampuan Rakyat Desa
Terlepas dari dampak pelemahan rupiah secara makroekonomi, masyarakat desa tergolong rentan mengalami tekanan yang besar dari harga barang yang meningkat. Pada tahun 2020–2025, rata-rata pengeluaran per kapita di desa mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat diperparah oleh adanya pelemahan rupiah yang mampu meningkatkan biaya hidup warga desa. Biaya hidup dan biaya produksi masyarakat yang bertumbuh secara pesat bila tidak diiringi oleh pertumbuhan pendapatan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Tabel 4. Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Desa dalam Setahun
Sumber: BPS. Diolah penulis.
Lebih lanjut lagi, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum pedesaan turut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, menandakan kenaikan biaya hidup yang dialami warga pedesaan. Dengan IHK pedesaan yang terus meningkat, garis kemiskinan yang terletak pada Rp641.443 menjadi kurang realistis. Dengan nominal uang tersebut, memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk individu dan keluarga menjadi sebuah tantangan. Ditambah, pelemahan kurs berpotensi menaikkan indeks tersebut lebih tinggi di masa depan, memberi tekanan lebih dalam pada masyarakat desa.
Tabel 5. Indeks Harga Konsumen Pedesaan
Sumber: BPS. Diolah penulis.
Pekerjaan yang sering ditemukan di desa, seperti pedagang, petani, peternak, nelayan, dan pengrajin menerima dampak besar dari kenaikan harga akibat pelemahan kurs karena besarnya volume impor pada barang-barang yang digunakan dalam proses produksi. Akibatnya, biaya produksi yang tinggi memaksa produsen untuk menaikkan harga jual atau mengurangi jumlah produksi, yang berpotensi mengurangi pendapatan karena kesempatan membeli masyarakat berkurang.
Gambar 3. Komoditas Impor Berdasarkan Pekerjaan
Sumber: Ilustrasi oleh penulis.
Di balik grafik kurs dan tabel IHK yang telah dipaparkan, terdapat kehidupan nyata yang merasakan dampaknya setiap hari. Untuk memahami bagaimana pelemahan rupiah diterjemahkan ke dalam pengalaman sehari-hari, kami melakukan wawancara dengan empat warga Jatinangor yang berasal dari latar belakang berbeda: dua pelaku usaha kecil dan dua pekerja sektor keamanan.
Meskipun para informan tidak mengikuti pergerakan kurs maupun dinamika ekonomi global secara langsung, seluruh informan merasakan konsekuensi yang serupa. Harga kebutuhan meningkat, sementara kemampuan ekonomi mereka tidak bertambah dalam laju yang sama. Dari wawancara tersebut muncul satu temuan penting: pelemahan nilai tukar tidak harus dipahami terlebih dahulu untuk dapat memengaruhi kehidupan seseorang.
Pedagang: Bertahan di Antara Harga yang Naik dan Pembeli yang Berkurang
Salma menjalankan usaha kuliner rumahan bernama Lumi Bake House di Jatinangor, berjualan salt bread dan puding pisang yang belum genap setahun berdiri. Bahan bakunya, antara lain coklat, mentega , tepung, dan kemasan plastik, mengalami kenaikan antara 5 hingga 20 persen. Ketika harga bahan baku naik, ia menyesuaikan harga jual secara bertahap. Khususnya langsung terasa jika penjualan turun 25 hingga 30 persen. Namun dia tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun. Cara bertahannya adalah efisiensi stok, kalkulasi ketat, dan mencari pemasok dengan harga paling murah.
Secara sosio-ekonomi, Salma adalah pembeli bersih sepenuhnya. Ia tidak memproduksi bahan baku sendiri, sehingga setiap kenaikan harga input langsung menekan margin usahanya. Secara geografis, ketergantungannya pada toko bahan kue daring maupun luring menunjukkan bahwa rantai distribusinya sudah terhubung langsung dengan komoditas berbasis impor seperti butter dan coklat, dua bahan yang harganya bergerak mengikuti nilai tukar. Secara psikologis, tekanan yang ia rasakan tidak berhenti pada angka penjualan. Ia menyebut bahwa keinginan untuk berhenti bukan muncul dari masalah modal, melainkan dari kelelahan fisik dan mental. Dimensi ini tidak ditangkap dalam data ekonomi manapun, namun sangat relevan dalam asesmen kesejahteraan sosial. Secara kultural, strategi bertahannya bersifat individual: tidak ada jaringan sesama pedagang, tidak ada mekanisme kolektif yang ia sebut sebagai penyangga.
Tanti , yang merantau dari Bandung dan kini berjualan nasi dan lauk di Jatinangor, menghadapi tekanan yang lebih berat. Harga bahan bakunya, terutama ayam, cabai, dan Thinwall , naik rata-rata 60 persen. Ketika ditanya bagaimana ia menyiasatinya, alasannya adalah mengurangi porsi. Bukan menaikkan harga, karena pembelinya pun sedang stres. Ia sering berpikir untuk berhenti berjualan. Tidak pernah mendapat bantuan pemerintah. Ketika ditanya bagaimana cara bertahannya, ia hanya menjawab: “tambal sulam.”
Dua kata itu mencerminkan kondisi yang tidak sederhana. Secara sosio-ekonomi, Tanti menghadapi tekanan dari dua arah: biaya produksi yang naik dan daya beli pembeli yang menurun. Secara geografis, statusnya sebagai perantau menempatkannya pada posisi yang lebih rapuh karena tidak memiliki jaringan sosial lokal yang kuat sebagai penyangga ketika usaha ditekan. Secara psikologis, jawaban “sering kepikiran berhenti” adalah sinyal distres yang berlarut, bukan sekadar perhitungan bisnis. Secara kultural, tidak ada strategi kolektif yang muncul dalam penuturannya. Beban sepenuhnya ditanggung sendiri, tanpa intervensi eksternal apapun.
Warga: Gaji Tetap, Harga Bergerak
Riki bekerja sebagai petugas keamanan di Unpad dan tinggal di Kiarapayung bersama istri dan satu anaknya. Penghasilannya tidak berubah, namun harga makanan dan BBM naik signifikan. Ia menyebut kondisi keluarganya masih “aman” dan belum ada kebutuhan yang terpaksa dipotong. Ketika ada kebutuhan yang tiba-tiba dalam jumlah besar, ia mengandalkan kerja sampingan. Beliau tidak pernah mencoba mendaftar sebagai penerima bansos.
Secara sosio-ekonomi, posisi Riki adalah pekerja formal dengan gaji tetap, sebuah kondisi yang terlihat stabil namun justru paling rentan terhadap inflasi karena penghasilannya tidak memiliki mekanisme penyesuaian terhadap kenaikan harga. Secara geografis, Kiarapayung adalah wilayah pinggiran Jatinangor dengan akses pasar yang lebih terbatas, yang berarti harga barang cenderung lebih tinggi akibat rantai distribusi yang lebih panjang. Secara psikologis, pernyataan “masih aman” perlu dibaca dengan cermat. Dalam kerangka Person in Environment (PIE) kondisi seseorang tidak hanya diukur dari pengakuan subyektifnya, tetapi juga dari tekanan lingkungan yang secara objektif disekitarnya. Penghasilan tetap di tengah inflasi yang terus bergerak adalah bentuk penurunan daya beli yang nyata, meski belum selalu diketahui sebagai krisis yang dialaminya. Secara budaya, tidak pernah mendaftar bansos meski sudah lama tidak tahan menunjukkan adanya hambatan non-ekonomi, kemungkinan berupa ketidaktahuan prosedur atau rasa tidak layak karena masih berstatus pekerja aktif.
Lili bekerja sebagai satpam di Jatinangor dan tinggal bersama tiga anggota keluarga. Penghasilannya tidak berubah. Harga makanan naik dan langsung berdampak pada alokasi harian: bekal keturunan yang pertama dikurangi. Tidak mendapat bansos dan tidak merasa perlu mendaftar. Ketika ada kebutuhan yang tiba-tiba dalam jumlah besar, ia meminjam ke orang lain. Ia menilai kondisi ekonomi sekarang “sama saja.”
Namun bekal anak yang dikurangi bukan kondisi yang “sama saja.” Secara sosio-ekonomi, dengan empat tanggungan dan penghasilan tetap yang tidak menyesuaikan inflasi, tekanan sudah masuk ke kebutuhan paling dasar. Secara psikologis, ada disonansi antara persepsi subjektif dan realita yang sedang dijalani: tekanan sudah terasa di tingkat konsumsi anak, tapi belum diakui sebagai krisis, kemungkinan karena ambang batas toleransi sudah bergeser atau karena tidak ada referensi bahwa kondisi ini seharusnya bisa lebih baik. Secara kultural, mekanisme bertahannya adalah menggerakkan ke orang lain, sebuah bentuk solidaritas sosial informal yang menggantikan fungsi yang seharusnya diemban oleh sistem perlindungan negara. Ini adalah substitusi yang tidak berkelanjutan dan tidak dapat diandalkan dalam jangka panjang.
Pola Bersama: Tiga Temuan Lintas Informan
Dari keempat informan, tiga pola berulang secara konsisten.
Pertama, transmisi harga nyata di semua level. Pedagang merasakannya lewat bahan baku yang naik. Warga merasakannya lewat harga makanan dan BBM. Tidak ada yang menyebut “dolar” atau “nilai tukar” sebagai penyebab, namun semuanya hidup dalam konsekuensinya. Kedua, penghasilan tidak bergerak mengikuti harga. Pedagang yang menaikkan harga kehilangan pembeli. Pekerja formal menerima gaji yang sama sementara harga terus naik. Selisih antara harga dan penghasilan itu ditanggung sendiri, dengan cara mengurangi porsi, menambah jam kerja, atau meminjam. Ketiga, tidak ada satupun informan yang saat ini mencapai jangkauan perlindungan sosial formal. Alasannya tidak seragam. Ada yang memang tidak pernah menerima bantuan apapun dan ada yang tidak merasa perlu mendaftar karena menganggap dirinya belum cukup membutuhkan. Pola ini menunjukkan dua persoalan sekaligus, yaitu kesenjangan akses dan informasi serta ambang kesadaran akan hak yang belum terbentuk. Keduanya mencerminkan perlindungan sosial yang belum cukup aktif menjangkau.
Penutup
Pada akhirnya, pernyataan bahwa “orang rakyat di desa tidak pakai dolar” memang benar secara harfiah, tetapi kurang tepat secara ekonomi. Walau masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap merasakan dampak pelemahan rupiah melalui kenaikan harga barang kebutuhan pokok, biaya produksi, serta menurunnya daya beli. Ketergantungan Indonesia terhadap berbagai barang impor, mulai dari energi, pupuk, hingga bahan baku industri, membuat perubahan nilai tukar menjadi persoalan yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar tidak boleh dipandang semata sebagai isu pasar keuangan atau kepentingan investor. Pelemahan rupiah memiliki konsekuensi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah di pedesaan yang memiliki ruang penyesuaian ekonomi yang lebih terbatas. Pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal, meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor barang-barang strategis agar guncangan nilai tukar tidak semakin membebani masyarakat.
Di akhir analisis kesejahteraan sosial menjadi krusial. Wilensky dan Lebaux (sebagimana dikutip dalam Spicker, 2014, hlm. 164) membedakan dua model kesejahteraan: residual dan institusional. Dalam model residu, kesejahteraan dipahami sebagai jaring pengaman yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu bertahan dengan sumber dayanya sendiri. Model institusional sebaliknya memandang kebutuhan dan ketergantungan sebagai hal yang normal dalam masyarakat, serta menempatkan tanggung jawab sosial sebagai prinsip dasarnya.
Sistem perlindungan sosial Indonesia beroperasi dalam sisa logika. Bantuan sosial dirancang untuk menjangkau mereka yang masuk kategori miskin secara formal. Keempat informan tidak masuk kategori itu karena mereka masih “bisa bertahan.” Namun bertahan dengan tambal sulam, kerja sampingan, mengurangi bekal anak, dan memberi ke tetangga bukanlah ketahanan yang sesungguhnya. Itu adalah kerentanan yang belum meledak.
Spicker (2014, hlm. 169) juga mencatat bahwa negara kesejahteraan dapat menghadapi krisis sebagai guncangan eksternal , yakni guncangan dari luar seperti tekanan dalam ekonomi internasional. Pelemahan rupiah adalah persistensi bentuk guncangan semacam itu. Sistem yang tersisa, yang hanya dirancang untuk merespons kemiskinan yang sudah terjadi, tidak memiliki mekanisme untuk menangkap kelompok yang sedang dalam proses menjadi rentan akibat guncangan eksternal tersebut.
Dalam kerangka manusia di lingkungan hidup , tekanan nilai tukar bukan sekadar fenomena moneter. Ia adalah kondisi lingkungan yang secara nyata membentuk pilihan, beban, dan batasan yang menghadang setiap individu di Jatinangor, tanpa mereka memiliki kendali atas asal-usul tekanan itu. Dan ketika sistem tidak hadir untuk merespons tekanan tersebut, beban sepenuhnya jatuh ke pundak individu yang justru paling tidak memiliki sumber daya untuk menanggungnya.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Indonesia. (5 Mei 2026). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2026 Tumbuh 5,61 Persen (Y-on-Y). bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2575/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2026-tumbuh-5-61-persen–y-on-y-.html.
Badan Pusat Statistik Indonesia. (5 Februari 2026). Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Daerah, 2025. bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyIzI=/garis-kemiskinan-rupiah-kapita-bulan-menurut-daerah.html
Hutchison, E. D. (2015). Dimensions of human behavior: Person and environment (5th ed.). SAGE Publications.
Rafsanjani, K. & Hannany, Z. (2026, Mei 13). Imbas rebalancing MSCI ke IHSG, potensi outflow Rp31 triliun. IDN Financials. idnfinancials.com/id/news/63735/imbas-rebalancing-msci-ke-ihsg-potensi-outflow-rp31-triliun.
Spicker, P. (2014). Social policy: Theory and practice (3rd ed.). Policy Press.
Surjantoro, D. (2026, Juni 5). Siaran Pers Tren Kinerja Positif APBN Terus Berlanjut, Pendapatan Tumbuh Tinggi, Belanja Optimal Mendukung Pertumbuhan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Tren-Kinerja-Positif-APBN-Terus
TVRI News. (2026, 27 November). Menteri ESDM laporkan hasil kerja sama energi RI-Rusia ke Presiden Prabowo. nasional.tvrinews.com/berita/trscavq-menteri-esdm-laporkan-hasil-kerja-sama-energi-ri-rusia-ke-presiden-prabowo
Wilensky, H. L., & Lebeaux, C. N. (1965). Industrial society and social welfare. Free Press.
BPS. (2025). Garis kemiskinan dan penduduk miskin Indonesia. Badan Pusat Statistik.