Kondisi Pasar Energi Akhir-Akhir Ini
Agregasi konsumsi energi di wilayah ASEAN menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Diantara sumber-sumber yang digunakan, mayoritas masih bergantung pada produk olahan minyak bumi yang bersifat rentan terhadap disrupsi rantai pasok global. Diperparah lagi, gejolak geopolitik yang kini melanda dunia menyebabkan harga minyak naik menjadi lebih dari $100/barel. Dampak tersebut terasa secara agregat di wilayah ASEAN yang mempunyai ketergantungan lebih dari 75% untuk bumi mentah di tahun 2020. Kekhawatiran meningkat karena volatilitas harga dan kurangnya kesediaan minyak bumi mentah yang dampaknya mengakar pada pelemahan sektor industri dan ritel; reaksi rantai peningkatan harga komoditas; dan pengurangan daya beli masyarakat.
Gambar 1. Konsumsi Energi ASEAN Berdasarkan Sumber
Sumber: International Energy Agency (IEA). Data diolah oleh penulis.
Konsumsi energi Indonesia pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan pengemban permintaan tertinggi pada sektor industri. Walau data tersebut dapat menunjukkan perkembangan sektor-sektor terkait yang mengalami peningkatan konsumsi energi, hal ini juga mencerminkan kenaikan kebutuhan input energi. Pada tahun 2023, konsumsi energi dari produk minyak bumi mendominasi sebesar 42% dari total konsumsi energi akhir. Karena hal tersebut, kebutuhan suplai minyak bumi mentah Indonesia pun ikut meningkat karena pentingnya dalam aktivitas ekonomi.
Gambar 2. Konsumsi Energi Indonesia Berdasarkan Sektor.
Sumber: International Energy Agency (IEA). Data diolah oleh penulis.
Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor sekitar 35,2% dari total suplai nasional minyak bumi mentah. Proporsi impor terhadap total suplai Indonesia menandakan dependensi terhadap pasar minyak bumi mentah global. Selain itu, ketergantungan tersebut berisiko menekan nilai tukar rupiah karena tingginya kebutuhan devisa, yang pada akhirnya memicu inflasi. Apabila ada kenaikan pada indeks harga minyak bumi, dapat disimpulkan bahwa harga produk minyak bumi mentah di Indonesia akan meningkat, begitu juga dengan komoditas konsumsi yang harganya terdampak secara tidak langsung. Demikian, ketergantungan Indonesia terhadap pasar minyak bumi global dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan negara.
Gambar 3. Kurva Brent terhadap laju inflasi Indonesia.
Sumber: Tradingeconomics.
Dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya meredam kenaikan harga BBM fosil sebagai dampak dari peningkatan harga minyak bumi mentah melalui mekanisme kompensasi dan subsidi. Laju kenaikan harga minyak bumi mentah yang terus meroket memberikan tekanan kuat pada kemampuan fiskal negara. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemberlakuan work from home (WFH) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 1 hari dalam sepekan demi penghematan APBN. Ditambah lagi, mandat biodiesel B50 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2026 diperhitungkan dapat mengurangi konsumsi BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter sekaligus menghemat subsidi energi.
Subsidi dan kompensasi energi terus menerus membuat APBN membengkak. Kebijakan subsidi dan kompensasi energi mengakibatkan pemerintah mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain, sehingga sektor lain mengalami perlambatan pertumbuhan. Meskipun dapat menjaga daya beli masyarakat, mengingat status ketergantungan impor Indonesia pada harga minyak bumi mentah yang cenderung mudah melonjak tinggi, subsidi dan kompensasi tersebut menjadi ancaman bagi kesehatan fiskal negara. Pada dasarnya, alokasi anggaran yang berlebih pada suatu sektor mengurangi pemberdayaan bagi sektor-sektor lainnya, terutama pada sektor yang mempunyai potensi produktivitas ekonomi yang tinggi. Jika dilanjutkan, pelebaran defisit anggaran dan penyempitan ruang fiskal akan terjadi yang kemudian melambatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Gambar 4. Subsidi Energi, Kompensasi Energi, Defisit Fiskal, dan PDB.
Sumber: Databoks dan Tradingeconomics. Data diolah oleh penulis.
Apabila terjadi siklus pelemahan ekonomi karena eskalasi harga minyak bumi mentah, penerapan mekanisme subsidi dan kompensasi akan terus digunakan untuk mengatasinya. Kemudian, penerapan kebijakan WFH sebagai langkah dalam mengurangi tekanan finansial negara dari mekanisme pembiayaan justru mampu memicu efek bertolak belakang dengan menambahkan mobilitas luar kota dan berpotensi menekan aktivitas UMKM, sehingga tidak menyelesaikan persoalan konsumsi energi dan berakhir mengurangi aktivitas ekonomi.
Masalah ini membutuhkan suatu solusi jangka panjang yang tidak bergantung pada pasar global, seperti pencarian energi alternatif yang dapat menunjang kemandirian energi nasional. Energi terbarukan adalah salah satu solusi tersebut karena ketersediaan sumber daya pendukung yang melimpah di dalam negeri, serta dapat mengurangi vulnerabilitas negara terhadap syok pasar energi global. Terlebih, sektor energi terbarukan mempunyai prospek yang tinggi, disertai dengan tingkat kebutuhan yang terus meningkat.
Seberapa Siap Indonesia Beralih ke Renewable Energy?
Dalam menanggulangi siklus pelemahan ekonomi akibat kenaikan harga BBM untuk menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, pemerintah menargetkan perkembangan sektor energi terbarukan. Salah satu sektor keberlanjutan yang diberdayakan oleh pemerintah adalah produksi energi terbarukan yang tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pemerintah menetapkan target bauran EBT sebesar 19–23% dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW. Sebagai upaya realisasi program tersebut, pada awal tahun 2025, sebanyak 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW diresmikan, dengan 89% merupakan pembangkit berbasis EBT.
Gambar 5. Kapasitas Terpasang PLN Menurut Pembangkit Listrik.
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). Data diolah oleh penulis.
Pemerintah secara konsisten berpartisipasi dalam forum internasional guna menyusun peta jalan nasional dan mendorong pengembangan energi berkelanjutan. Pada United Nations Climate Change Conference (COP26), Indonesia berkomitmen menghentikan 9,2 GW PLTU batubara pada 2030 dan mencapai nol emisi pada 2060. Sejalan dengan ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) dalam 7th ASEAN Energy Outlook (AOE7), strategi yang diusulkan mencakup penguatan bioenergi, pengembangan kendaraan listrik (EV), peningkatan elektrifikasi dan akses energi bersih, serta insentif bagi energi berkelanjutan. Indonesia juga terlibat dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) dan kerja sama bilateral untuk mendukung transisi energi.
Rencana transisi energi ini membutuhkan biaya yang sangat besar karena membutuhkan pembangunan infrastruktur-infrastruktur, penyediaan tenaga kerja yang terampil, serta struktur kelembagaan yang baik. Tahap awal rencana ini diperkirakan membutuhkan US$51–78 miliar pada tahun 2026–2030 (IESR, 2025). Sistem blended finance disarankan untuk mengatasi hal ini, termasuk penerbitan sukuk hijau, monetisasi kredit karbon, dan fasilitas pembiayaan lainnya. Lalu, kurangnya kesediaan tenaga kerja yang terlatih pada sektor ini, serta besaran upah yang kurang menarik menjadi tantangan dalam pembangunan energi terbarukan, sehingga dibutuhkan rencana transisi keilmuan tenaga kerja. Dari segi kelembagaan, pembentukan badan koordinasi nasional dalam sektor ini diperlukan untuk memastikan koordinasi dan efisiensi implementasi kebijakan transisi energi.
Bagaimana dengan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia?
Indonesia juga mendorong penggunaan kendaraan listrik (EV) nasional dalam transisi keberlanjutan. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru guna memastikan kelancaran masuknya EV dalam pasar kendaraan Indonesia, terutama melalui mekanisme subsidi dan potongan PPN yang dibenahi pada Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan tersebut mengisyaratkan pemberian subsidi berstrata berdasarkan TKDN. Kemudian, terdapat Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 yang berisikan insentif pemotongan PPN berdasarkan persentase TKDN dan pembebasan tarif bea masuk.
Pada tahun 2025, lebih dari 200 ribu unit EV terjual berdasarkan data dari International Council on Clean Transportation, sebuah kenaikan dari tahun sebelumnya yang berada di bawah 200 ribu unit, menandakan minat masyarakat terhadap EV yang terus berkembang dan menyaingi kendaraan bahan bakar konvensional. Pemasukan EV ini sekaligus menguatkan ekonomi negara karena status Indonesia sebagai salah satu produsen nikel––bahan baku baterai EV––terbesar di dunia, ditambah dengan mandat TKDN yang mewajibkan perusahaan menggunakan sumber daya domestik sebagai bahan baku produksinya.
Gambar 6. Jumlah pembelian dan stok kumulatif EV di Indonesia.
Sumber: The International Council on Clean Transportation (ICCT).
Ekspansi pengguna EV menghadapi berbagai tantangan dalam eksekusinya. Kurangnya penyebaran SPKLU di luar kota-kota besar dan pulau Jawa menjadikan persebaran pengguna EV kurang optimal. Selain itu, insentif seperti pembebasan tarif bea masuk dan PPN ditiadakan pada akhir tahun 2025, sehingga impor mobil listrik akan dikenakan bea masuk 50%, PPnBM 15%, dan PPN 11% mulai tanggal 1 Januari 2026, yang dapat menaikkan harga EV sebesar 5–15%. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi menghambat transisi kendaraan berkelanjutan Indonesia. Dalam menghadapi hal tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran lebih banyak pada infrastruktur pendukung EV, serta memperkuat sisi regulasinya.
Gambar 7. Peta persebaran SPKLU di Indonesia.
Sumber: PetaSPKLU.
Penutup
Pengalokasian APBN guna mensubsidi dan mengkompensasi BBM fosil dapat mengancam stabilitas fiskal Indonesia karena sifat dari minyak bumi mentah yang rentan terhadap guncangan rantai pasok global, sehingga anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung produktivitas sektor lain yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Pendorongan energi terbarukan merupakan solusi layak dalam mengatasi harga energi fosil karena kemampuannya dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku energi, mereduksi total emisi GHG nasional, serta menghasilkan keuntungan dari jumlah permintaan yang kian bertumbuh. Komitmen Indonesia dalam mencapai target penghapusan emisi tercermin dalam peta jalur pembangunan yang memungkinkan kesejahteraan dan kemandirian energi dalam jangka panjang, meningkatkan resiliensi struktural Indonesia. Namun, dalam menghadapi transisi keberlanjutan, Indonesia perlu menguatkan regulasi yang berhubungan dengan energi terbarukan agar mencapai potensi optimal.
Referensi
ASEAN Centre for Energy. (2022). The 7th ASEAN Energy Outlook (AEO7). ASEAN Centre for Energy (ACE), Jakarta. https://aseanenergy.org/.
ASEAN Centre for Energy. (2026). ASEAN Energy in 2026. https://aseanenergy.org/publications/asean-energy-in-2026.
Bloomberg Technoz. (n.d.). Dari BBM ke Listrik Seberapa Siap Transisi Energi Indonesia. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/104190/dari-bbm-ke-listrik-seberapa-siap-transisi-energi-indonesia/2
Bloomberg Technoz. (n.d.). RI Hemat Belanja BBM Ini Beda Subsidi Kompensasi Dalam APBN. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/104627/ri-hemat-belanja-bbm-ini-beda-subsidi-kompensasi-dalam-apbn/2
Ibrahim, M. (2026, Maret 27). DPR Kritik Wacana WFH 1 Hari per Pekan, Ini Risiko yang Dikhawatirkan. Infobanknews. https://infobanknews.com/dpr-kritik-wacana-wfh-1-hari-per-pekan-ini-risiko-yang-dikhawatirkan/
International Institute for Sustainable Development. (n.d.). Summary report, 31 October – 12 November 2021. https://enb.iisd.org/glasgow-climate-change-conference-cop26/summary-report.
Just Energy Transition Partnership Indonesia. (2023). Comprehensive Investment and Policy Plan 2023). https://jetp-id.org/storage/official-jetp-cipp-2023-vshare_f_en-1700532655.pdf
Jong, H.N. (2021, November 10). COP26 cop-out? Indonesia’s clean energy pledge keeps coal front and center. Mongabay. https://news.mongabay.com/2021/11/cop26-cop-out-indonesias-clean-energy-pledge-keeps-coal-front-and-center/.
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. (2026, April 1). Pemerintah Terapkan WFH Setiap Jumat, Ini Pesan Sekjen untuk ASN Kemenag. https://dki.kemenag.go.id/berita/pemerintah-terapkan-wfh-setiap-jumat-ini-pesan-sekjen-untuk-asn-kemenag-BxzFV
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021–2030. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/38622-ruptl-pln-2021-2030.pdf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025, Oktober 22). SETAHUN BERDAMPAK: Energi Baru Terbarukan, Pilar Baru Kemandirian Energi Masa Depan. https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/setahun-berdampak-energi-baru-terbarukan-pilar-baru-kemandirian-energi-masa-depan-
Mahalana, A. (2025, Desember 19). Electric Vehicle Market in Indonesia. The International Council on Clean Transportation.https://theicct.org/publication/electric-vehicle-market-in-indonesia-dec25/
Mandiri Utama Finance. (2026). Subsidi Mobil Listrik: Peraturan, Syarat, dan Prosedur. https://moas.muf.co.id/promo/subsidi-mobil-listrik-peraturan-syarat-dan-prosedur
Renewable Energy Indonesia. (2025, November 21). Kebijakan Energi Terbarukan dan Kedudukan Energi Terbarukan di Indonesia Saat Ini. https://renewableenergy.id/kebijakan-energi-terbarukan/
Simanjuntak, U. (27 Februari 2025). Indonesia Has 333 GW of Financially Viable Renewable Energy Projects. Institute for Essential Services Reform. https://iesr.or.id/en/indonesia-has-333-gw-of-financially-viable-renewable-energy-projects/
Wildan. (2026, Februari 9). Kemenkeu Hapus Insentif Bea Masuk 0% untuk Impor Mobil Listrik. Scuto Indonesia. https://scuto.co.id/kemenkeu-hapus-insentif-bea-masuk-0-untuk-impor-mobil-listrik?srsltid=AfmBOorMOSOTFahqSyeGjvOpVp_D1Sf3fW1NJ-ZVzU-goRkN4QO-PQZj
WRI Indonesia. (2025, Oktober 14). Clean Energy Investments Can Power Indonesia’s Growth and Advance Its Net-Zero Goals, Finds New WRI Study. https://wri-indonesia.org/en/news/clean-energy-investments-can-power-indonesias-growth-and-advance-its-net-zero-goals-finds-new